Faktabangsa. Com Indramayu | Persoalan dugaan transaksi gelap bernilai Rp.2 miliar di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Dharma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semakin santer menggelinding ke berbagai arah, pada Senin (08/12/2025).
Terbaru, dua nama anggota legislatif (aleg) disebut-sebut cawe-cawe dalam pusaran skandal transaksi gelap yang menerpa Dirut Perumdam TDA Indramayu, Nurpan, yang diketahui belum genap 2 (dua) bulan menjabat tersebut.
Tudingan yang menyebut bahwa tindakan 2 (dua) aleg merupakan bentuk kleptokrasi itu disebutkan melalui unggahan vidoe di laman media sosial (medsos) akun tiktok @kawalcarkaya, baru-baru ini.
Dalam video yang diunggah oleh akun tiktok @kawalcarkaya itu menyebutkan bahwa anggota DPR RI berinisial “Dewa” memerintahkan kadernya dan anak buahnya untuk memerintahkan kepada yang berdemo bersama Ketua DPRD untuk melindungi Dirut Perumdam Indramayu, Nurpan.
Dimana disebutkan dalam video, bahwa alasan pemberian perlindungan kepada Dirut Perumdam Indramayu tersebut karena Nurpan merupakan kader dari salah satu partai diantara kedua anggota legislatif yang dimaksud itu, yakni Dewa dan Ketua DPRD yang diduga lembaga dari Kabupaten Indramayu.
“Menurut saya ini adalah benuk kleptokrasi yang digaungkan oleh pejabat publik di Indramayu,”Ucapnya dalam postingan video di tiktok @kawalcarkaya.
Sekedar informasi, kleptokrasi adalah sistem pemerintahan di mana para pemimpin korup menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mencuri kekayaan rakyat dan negara demi keuntungan pribadi, menjadikannya pemerintahan oleh pencuri yang menjarah sumber daya publik secara sistematis sebagai bagian integral dari rezim.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB H.Dedi Wahidi yang terkenal dengan sapaan “Dewa” itu, melalui sambungan telepon ia menerangkan dan menceritakan perstiwa yang berkaitan dengan tudingan miring tersebut.
Diceritakannya bahwa, Dirut Perumdam TDA Indramayu merupakan bagian orang dekatnya sudah sejak lama. Bahkan, kata dia, Nurpan pernah mencalonkan sebagai anggota DPRD Indramayu dapil 1 melalui partai PKB.
Lebih singkat, pertemuan itu terjadi karena permintaan Nurpan sendiri untuk meminta saran dan pendapatnya terkait persoalan yang mengguncang tubuh perusahaan plat merah tersebut. Kemudian, kata Dewa, ia meluangkan waktunya untuk ditemui Dirut Perumdam Indramayu.
“Saya kasih waktu, lalu dia curhat mengenai transfer Rp.2 miliar itu,”Ucap H.Dedi Wahidi
Beralih mempersingkat terkait tudingan di video, Dedi menjelaskan, Dirut Perumdam Indramayu meminta bantuannya mengenai akan diselenggarakannya aksi unjuk rasa yang disebut-sebut dari pihak Nahdhlatul Ulama (NU).
“Tolong bantu saya pak, ini anak-anak kader NU koq yang mau demo,”Ujarnya menirukan perkataan Nurpan.
Diterangkan Dedi, kemudian Nurpan juga bercerita bahwa anggota DPRD Indramayu dari PKB ada semangat untuk melakukan pansus. Sehari setelah pertemuan itu, Dedi mengatakan mengundang dua anggota DPRD tersebut bersama pihak dari NU.
“Nak, kata saya, jangan dulu gaduh, demo, pansus. Pansus itu sudah politis, yang jelas dulu dong, undang dia diajak ngobrol, tabayyun namanya orang santri tuh, jangan ada isu begini langsung tabrak-tabrak, nanti kalau ternyata salah kalau ternyata tidak ada temuan nanti malu sendiri,”Ucap H.Dedi Wahidi.
H.Dedi juga tidak memungkiri bahwa sosok Nurpan merupakan kader NU. Mengenai maksud mengundang mereka, bermaksud hanya memberikan saran dan nasihatnya kepada pihak NU dan dua anggota DPRD tersebut agar supaya mengklarifikasi terlebih dulu terkait persoalan itu baik secara resmi ataupun di warung kopi.
“Cuma segitu-gitunya, mungkin diantara mereka ada yang bocor lalu ditambah-tambah, digoreng-goreng, jadinya kan gosong,”Tuturnya.
Berbeda dengan Ketua DPRD Indramayu Hj.Nurhayati. Ia justru tidak merespon sama sekali terkait permintaan tanggapan soal tudingan dalam video tersebut diatas meski pesan whatsapp dari media ini sudah dibaca olehnya. Publik pun sangat menyayangkan atas sikap diamnya ini.
Seperti diketahui bersama, Perumdam TDA Kabupaten Indramayu saat ini tengah diguncang oleh dugaan korupsi Rp.2 miliar dengan modus operandi melalui transfer ke rekening PT.BRS sebagai biaya operasional.
Publik menduga kuat bahwa fenomena di perusahaan plat merah tersebut merupakan transaksi gelap atau tidak sesuai dengan aturan dan prosedur. Kasus yang menghebohkan publik ini juga memicu gelombang besar aksi unjuk rasa masyarakat Indramayu dari Aliansi Topi Jerami (ATJ) hingga beberapa kali.
Kasus transaksi gelap tersebut juga saat ini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, setelah sebelumnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat oleh Purnawiran TNI, Efendi, beberapa waktu lalu.
Dalam laporannya, Efendi mengaku memiliki salinan resi transaksi yang mengarah pada PT Berkah Ramadhan Sejahtera (BRS), perusahaan yang menurutnya bergerak di bidang penyediaan daging sapi potong dan unggas, bukan penyedia air curah.
Efendi juga menilai bahwa penjelasan Direktur Utama (Dirut), Nurpan, bertentangan dengan kerja sama resmi Perumdam TDA Indramayu yang selama ini dilakukan dengan PDAM Tirta Kemuning Kuningan.
Efendi juga mengungkapkan bahwa PT BRS yang beralamat di desa Panembahan ini diduga sudah lama tidak beroperasi, sehingga mustahil memiliki tagihan air curah hingga miliaran rupiah. Ia menduga transaksi tersebut merupakan bentuk penyamaran aliran dana gelap melalui penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ia pun meminta Kejati Jabar mengusut identitas dan rekam jejak PT BRS secara menyeluruh.
Informasi selanjutnya, 3 (tiga) orang petinggi di Perumdam TDA Indramayu diantaranya Direktur Umum (Dirum), Manager Keuangan, serta Manager Bidang Umum kini telah dipanggil Kejari Indramayu. Pemanggilan mereka dikaitkan dengan sudah terbitnya surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu bernomor PRINT / 05 / M. 2.2.1/ Fd. 1/ 11 /2025 tertanggal 27 November 2025.
Surat permintaan keterangan dari Kejari Indramayu ini juga terkait adanya laporan dan pengaduan masyarakat soal dugaan tindak penyalahgunaan keuangan tahun anggaran 2025 di perusahaan plat merah tersebut.
(RN)
